Subjek dan Objek Hukum

Ø Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum.

a.       Manusia

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1, dan 2 KUH Perdata. Sebagai Negara hukum, Negara Republik Indonesia mengakui setiap orang sebagai menausia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut.

Menurut hukum, setiap manusia pribadi (natuurlijke person) dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Oleh karena itu, dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum, sebagai berikut:

1.       Cakap melakukan perbuatan hukum. Adalah orang dewasa menurut hukum(telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat;

2.       Tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

a.       Orang-orang yang belum dewasa

b.      Orang yang dibawah pengampunan (gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros)

c.       Wanita yang dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri

b.      Badan Hukum

Merupakan badan-badan atau perkumpulan yang dinamakan badan hukum (rechts person), yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.

Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1.       Badan Hukum Publik

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public, yang menyangkut kepentingan public, orang banyak, dan Negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan Negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti: Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah Tingkat I dan II; Bank Indonesia; dan perusahaan-perusahaan Negara.

2.       Badan Hukum Privat

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata ynag menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah, contoh: PT, koperasi, yayasan dan badan amal.

Ø  Objek Hukum

Benda adalah segaka sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik (eigendom).

Menurut sistem hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata benda dapat dibedakan sebagai berikut:

1.       Barang yang wujud dan barang yang tidak berwujud

2.       Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak

3.       Barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang dipakai tidak habis

4.       Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih aka nada

5.       Barang-barang uang dalam perdagangan dan barang-barang yang di luar perdagangan

6.       Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi

Diantara ke-6 perbedaan di atas yang paling penting adalah membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

a.       Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak dibedakan menjadi sebagai berikut:

1.       Benda tidak bergerak karena sifatnya yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya: poho; tumbu-tumbuhan; arca; patung; dan lain-lain

2.       Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu; mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.

3.       Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik, dan lain-lain.

b.      Benda Bergerak

Benda bergerak dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

1.       Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan misalnya meja, kursi dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

2.       Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 522 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham-saham PT, dan lain-lain.

Secara garis besar benda terbagi dalam dua, yaitu:

1.       Benda yang bersifat kebendaan, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan pancaindra terdiri dari benda berwujud dan benda tudak berwujud

2.       Benda yang bersifat tidak kebendaan, yaitu sutau benda yang hanya dirasakan oleh pancaindra saja, tidak dapat dilihat, dan kemudian dapat direalisasimenjadi suatu kenyataan, contoh: erek perusahaan; paten; ciptaan music atau lagu.

Hak perdata terdiri dari sebagai berikut:

a.       Hak Mutlak

-          Hak kepribadian

-          Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga

-          Hak mutlak atas sesuatu benda

b.      Hak Nisbi

Yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangakn  perutangan timbul dari perjanjian dan undang-undang.

Ø Hak Kebendaan yang  Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)

Hak jaminan merupakan hak yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, apabila debitor melakukan wansprestasi terhadap sesuatu prestasi (perjanjian).

Macam-macam jaminan terdiri sebagai berikut:

a.       Jaminan Umum

Diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Benda yang dapat dijadikan jaminan umum apabila telah memenuhi syarat, yaitu:

-          Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang), dan

-          Benda tersebut dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain

b.      Jaminan Khusus

Merupakan jaminan yang diberikan hak khusus kepada jaminan, misalnya gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

1.       Gadai

Diatur dalam pasal 1150-1160 KUH Perdata, berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang-barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

2.       Hipotik

Diatur dalam pasal 1162-1232 KUH Perdata. Hipotik berdasarkan Pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi perlunasan suatu perutangan.

3.       Fidusia

Fidusia lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht), yang dasarnya merupakan perjanjian acosor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditur, namun benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai, sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak-hak milik, penyerahan demikian dinamakan penyerahan secara constitutum possesorim artinya hak milik/bezit dari barang dimana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura)

Hukum Perikatan
 1. Pengertian
     Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 orang(oihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

2. Dasar hukum perikatan
 Menurut KUH perdata terdapat 3 sumber :
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan(perjanjian)
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata, misalnya: kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya.
b. Perikatan yang tibul dari undang-undang akibat perbuatan
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karna perbuatan melaggar hukum

3. Asas –asas dalam hukum perikatan

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.
a. Asas kebebasan berontak
    Terlihat di dalam pasal 1338 KUH perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu  perjanjian yang di buat adaldh sah bagi para pihak yang membuatnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
b. Asas konsensualisme
     Artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas.

4. Wansprestasi dan akibat-akibatnya

      Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak(debitur) tidak melakukan apa yang di perjanjikan, misalnya ia lalai atau ingkar janji.
Wansprestasi terbagi menjadi 4 kategori, yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan di lakukanya.
b. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikanya.
c. Melakukan apa yang di janjikan tapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjajian tidak boleh di lakukannya.
Akibat-akibat wansprestasi
Akibat-akibat wansprestasi di bagai menjadi 3:
a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur(ganti rugi)
b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
c. Peralihan resiko

5. Hapusnya perikatan

      Perikata bisa di hapus apabila memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH perdata. Ada 10 cara penghapusan suatu perikatan :
a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela
b. Penawaran pembayaran tunai di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c. Pembaharuan utang
d. Perjumpaan hutang dan kompensasi
e. Percampuran utang
f. Pembebasan utang
g. Musnahnya barang yang terutang
h. Batal/pembatalan
i. Berlakunya suatu syarat batal
j. Lewat waktu
Referensi :
- buku hukum dalam ekonomi karangan Elsi kartika sari S.H, M.H dan Advendi simanunsong S.H, M.M. edisi kedua, penerbit PT. Gransindo

Read More